DPRD Medan Dorong Sanksi Tegas bagi Pelaku Malapraktik, Masuk dalam Ranperda Sistem Kesehatan

MEDAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, S.H., meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas terhadap dokter, tenaga kesehatan, maupun rumah sakit yang terbukti melakukan malapraktik terhadap pasien. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu kepada PosRoha.com, Kamis (11/6/2026), menanggapi masih adanya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan kesehatan, termasuk dugaan kasus malapraktik yang terjadi akibat kelalaian tenaga medis.

Henry mengatakan DPRD Medan saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang kerap dialami pasien, termasuk perlunya pengaturan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran dalam pelayanan kesehatan.

Baca Juga:

• DPRD Medan Desak Penertiban Kabel Semrawut, Program “Merata” Dinilai Belum Merata

"Kami sedang fokus mendalami berbagai kasus yang sering dikeluhkan pasien. Ke depan, kami ingin sanksi yang tegas dimasukkan ke dalam peraturan daerah sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten," ujar Henry.

Menurutnya, keberadaan regulasi yang mengatur sanksi secara tegas akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, hak-hak pasien dapat lebih terlindungi dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya semakin meningkat.

Henry menjelaskan, pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan melibatkan berbagai pihak agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Komisi II DPRD Medan bersama Bapemperda akan berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta organisasi yang mewadahi rumah sakit.

"Tujuannya agar para tenaga kesehatan menjalankan profesinya secara profesional sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih baik," katanya.

Mantan Ketua DPRD Medan selama dua periode itu menilai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain melalui pembinaan dan pengawasan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di dalam negeri.

Henry menambahkan, perbaikan sistem pelayanan kesehatan akan memberikan dampak yang lebih luas, termasuk mengurangi kecenderungan masyarakat berobat ke luar negeri. Menurutnya, apabila pelayanan kesehatan di Kota Medan semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat, maka dana yang selama ini dibelanjakan untuk pengobatan di luar negeri dapat tetap berputar di daerah.

"Yang pasti, hal ini dapat mencegah aliran dana ke luar negeri. Pendapatan rumah sakit akan meningkat, peluang kerja di sektor kesehatan juga bertambah, sehingga pada akhirnya ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan," ujarnya.

Ia berharap pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi pasien, tetapi juga menjadi pedoman dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memperkuat sistem kesehatan daerah secara menyeluruh.