Sengketa Lahan di Paluta, Kapolres Tapsel Tekankan Penyelesaian Berbasis Hukum dan Sinergi
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
MEDAN -DPRD Kota Medan meraih penghargaan Terbaik I dalam penilaian E-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) tingkat Sumatera Utara untuk tahun pelaporan 2024–2025. Dalam penilaian tersebut, DPRD Kota Medan memperoleh skor 94 dari Kementerian Hukum.
Penghargaan diserahkan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ferry Ferdiansyah, kepada Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, selaku pengelola JDIH DPRD Kota Medan. Penyerahan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Selasa (10/2/2026).
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, sekaligus penganugerahan kepada pemerintah daerah atas capaian dan kontribusi di bidang pembangunan hukum di Sumatera Utara.
Baca Juga:Dalam sambutannya, Ferry Ferdiansyah mengapresiasi capaian DPRD Kota Medan dan daerah lainnya yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
"Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk terus berkontribusi dalam pembangunan hukum," ujarnya.
Usai menerima penghargaan, Sekretaris DPRD Kota Medan Muhammad Ali Sipahutar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIHN di lingkungan DPRD Kota Medan.
"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan JDIHN sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan hukum," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah berkontribusi dalam meraih penghargaan tersebut.
"Terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran. Kami akan terus meningkatkan kinerja dan tidak cepat berpuas diri," tambahnya.
Dalam penilaian tersebut, posisi Terbaik II diraih Pemerintah Kota Binjai, Terbaik III Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Terbaik IV Pemerintah Kabupaten Dairi, dan Terbaik V Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum di daerah serta memperkuat transparansi dan akses informasi hukum bagi masyarakat.(jns)
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah