Fraksi PSI DPRD Medan Setujui Pembahasan Lanjutan Ranperda Kesehatan, Soroti Sistem Rujukan dan Mutu Layanan

"Sistem rujukan harus diperkuat dan terintegrasi agar tidak ada lagi hambatan administratif yang merugikan pasien," tegasnya.

Fraksi PSI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. Regulasi yang diperbarui harus memuat ketentuan tegas terkait ketersediaan obat dan transparansi harga guna mencegah kekosongan obat di fasilitas kesehatan.

Pada aspek mutu layanan, PSI menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelayanan yang diskriminatif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan harus diiringi penerapan standar pelayanan minimal serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Selain itu, PSI menyoroti kondisi RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar yang dinilai perlu pembenahan menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun fasilitas.

"Jangan sampai masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri karena rendahnya kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan daerah," ujar Henry.

Berdasarkan berbagai catatan tersebut, Fraksi PSI menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda dengan harapan regulasi yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Medan secara menyeluruh.