Fraksi PKS DPRD Medan Dukung Revisi Perda Kesehatan, Soroti Akses dan Kualitas Layanan UHC

Selain itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya pembahasan Ranperda yang komprehensif dan tepat sasaran agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

Dalam pandangannya, PKS juga menyoroti pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan yang telah berjalan sejak 1 Desember 2022. Program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek akses dan kualitas layanan.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan kesehatan terus ditingkatkan," kata Ade.

Fraksi PKS menilai program UHC Premium sebagai salah satu program unggulan pemerintah daerah membutuhkan payung hukum yang kuat dan jelas agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa perubahan perda harus tetap berpedoman pada asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), sehingga tidak bertentangan dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.

DPRD Kota Medan diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.