DPRD Medan Soroti Anggaran Rp3 Miliar untuk Pelebaran Jalan Meteorologi, Dinilai Tidak Prioritas

"Masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Seharusnya anggaran difokuskan pada penanganan banjir, bukan proyek yang manfaatnya terbatas," tegasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, juga mengkritisi persoalan pembebasan lahan yang dinilai belum tuntas. Ia mengungkap adanya dugaan kesalahan dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan.

"Ada pemilik tanah yang belum menerima ganti rugi, tetapi justru dibayarkan kepada pihak lain. Ini harus segera diselesaikan," ujar Lailatul.

Ia meminta Dinas Perkimcikataru segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Jhon Ester Lase, menjelaskan bahwa penganggaran proyek pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak 2022. Untuk tahun 2026, anggaran tersebut hanya digunakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum rampung.

"Penganggaran ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Pada 2026, kami hanya menuntaskan beberapa bidang tanah (persil) yang belum selesai," jelas Lase.