MEDAN -Komisi IV DPRD Kota Medan menyoroti persoalan sulit dan mahalnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan. DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan perizinan agar masyarakat lebih mudah dan tidak enggan mengurus izin pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai selama ini masyarakat cenderung menghindari pengurusan PBG karena proses yang rumit serta biaya konsultan yang dinilai tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada maraknya bangunan tanpa izin di Kota Medan.
"Selama ini masyarakat enggan mengurus izin PBG karena prosesnya sulit dan biaya konsultan mahal. Dampaknya, bangunan tanpa PBG menjamur dan pemerintah daerah berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perizinan," ujar Paul dalam Rapat Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perkimcikataru di ruang rapat komisi Gedung DPRD Medan, Senin (5/1/2026).
Baca Juga:Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota Komisi IV lainnya, yakni Lailatul Badri, Rommy Van Boy, El Barino Shah, SH, MH, Jusuf Ginting Suka, Datuk Iskandar Muda, dan Edwin Sugesti Nasution. Sementara itu, pihak Perkimcikataru diwakili Kepala Dinas Jhon Ester Lase bersama jajaran.
Dalam forum tersebut, Paul meminta Perkimcikataru meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, termasuk melakukan evaluasi terhadap besaran biaya konsultan yang dinilai menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat. Ia menilai kemudahan layanan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG secara legal.
"Jika masyarakat semakin sadar mengurus PBG, maka potensi peningkatan PAD dari retribusi izin bangunan juga akan semakin besar," katanya.
Selain pembenahan sistem pelayanan, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Paul meminta pengawasan dilakukan sejak tahap awal pembangunan guna mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu resmi melantik Kepala Dinas Pendidikan Daerah yang baru, Efrida Yanti Pakpahan.
Daerah
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah