MEDAN -Anggota DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, meminta Pemko Medan segera menerapkan Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai dasar hukum pemulihan bagi para pelaku UMKM yang terdampak banjir pada 27 November 2025. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil mengalami kerugian besar hingga usahanya lumpuh total dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Reza saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-XII Tahun 2025 terkait Perda No. 3 Tahun 2024 di Jalan Kapten Sumarsono, Lingkungan IX, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (6/12/2025).
"Banjir kemarin membuat pelaku UMKM terpuruk kembali. Padahal sebelumnya Pemko Medan sudah memberikan pembinaan dan bantuan hingga banyak UMKM naik kelas. Karena itu, pemerintah harus hadir memulihkan mereka agar ekonomi masyarakat tidak semakin jatuh," ujar Reza yang saat ini duduk di Komisi I DPRD Medan.
Baca Juga:Reza menegaskan, langkah pemulihan tersebut bukanlah tuntutan yang berlebihan. Ia menyebutkan bahwa Perda No. 3 Tahun 2024 secara jelas memandatkan pemerintah daerah untuk memberi dukungan bagi UMKM dalam kondisi darurat. Pada Pasal 16 paragraf 3, pemerintah diwajibkan mengupayakan pemulihan melalui berbagai skema.
"Dalam Perda sudah disebutkan bahwa pada situasi darurat tertentu, Pemko Medan harus melakukan pemulihan seperti restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bentuk dukungan lainnya. Pemulihan itu diprioritaskan bagi UMKM yang terdampak musibah," tegasnya.
Menurut Reza, UMKM adalah sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Jika sektor tersebut tidak segera diselamatkan, maka dampak ekonomi pasca-banjir akan semakin berat.
"Saya berharap Pemko Medan segera menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang dan memberikan program pemulihan. Jangan sampai pelaku usaha kecil berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah," katanya.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu resmi melantik Kepala Dinas Pendidikan Daerah yang baru, Efrida Yanti Pakpahan.
Daerah
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah