Perda No. 3 Tahun 2021 yang terdiri atas XIV BAB dan 121 pasal tersebut mengatur banyak hal terkait administrasi kependudukan, termasuk hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan, kepastian hukum atas data pribadi, dan jaminan pelayanan yang setara dalam pencatatan sipil.
Dalam Perda itu juga diatur sanksi bagi warga yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan seperti perubahan biodata. Pada BAB XI Pasal 108, penduduk dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan. Sementara dalam BAB XIII Pasal 118, diatur ketentuan pidana bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara hingga enam tahun dan denda Rp50 juta bagi pelaku pemalsuan dokumen kependudukan.
Baca Juga:
Dengan adanya sosialisasi tersebut, El Barino berharap masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen Adminduk dan dapat mengurusnya dengan tertib. Ia juga menegaskan komitmen DPRD Medan untuk terus mengawasi pelayanan Adminduk agar berjalan cepat, transparan, dan bebas pungutan liar.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu resmi melantik Kepala Dinas Pendidikan Daerah yang baru, Efrida Yanti Pakpahan.
Daerah
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah