Datuk Iskandar Muda Sampaikan Laporan Reses, Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Banjir di Dapil III

MEDAN -Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Datuk Iskandar Muda, menyampaikan Laporan Reses III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (25/8/2025).

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, dan Medan Deli.

"Kami berharap penyampaian hasil reses ini dapat menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Medan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan kota," ujarnya di hadapan pimpinan sidang dan anggota dewan lainnya.

Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas aspirasi masyarakat terkait dengan infrastruktur dasar. Warga mengeluhkan jalan rusak dan berlubang di berbagai titik Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Deli. Kondisi itu tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat musim hujan.

Masalah banjir juga menjadi keluhan utama. Warga meminta agar Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) segera melakukan normalisasi, pengorekan, serta pembangunan drainase baru di kawasan rawan genangan.

Selain itu, persoalan air bersih mencuat dari sejumlah warga di Medan Timur dan Medan Tembung. Distribusi air PDAM yang kecil bahkan kerap terhenti membuat kebutuhan dasar rumah tangga terganggu.

"Masalah drainase, banjir, jalan rusak, hingga distribusi air bersih adalah persoalan nyata yang dihadapi warga di lapangan," tegas Datuk Iskandar.

Warga juga meminta perhatian pemerintah terkait penerangan jalan. Minimnya lampu di sejumlah lokasi dinilai meningkatkan risiko kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Iskandar menambahkan bahwa aspirasi disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, hingga pelaku usaha kecil. Menurutnya, pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus lebih responsif menindaklanjuti keluhan warga.

"Reses adalah amanah rakyat. Kami berkewajiban menyampaikannya dalam forum resmi ini agar menjadi perhatian serius pemerintah kota," pungkasnya.