Sementara itu, perwakilan Yayasan Mutiara Kharisma Insani Pangkalan Susu menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengabaikan persoalan yang dialami korban. Yayasan mengaku telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas langkah penyelesaian kasus tersebut.
Di penghujung rapat, H. Erman Syaiful kembali meminta agar pembayaran biaya rumah sakit dapat segera diselesaikan karena keluarga masih menerima tagihan dari pihak rumah sakit.
Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara meminta pihak yayasan dan keluarga korban untuk terus membangun komunikasi guna mempercepat penyelesaian persoalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui RDP ini, Komisi II DPRD Kabupaten Langkat berharap seluruh pihak dapat mengedepankan musyawarah sehingga hak-hak korban terpenuhi dan penyelesaian kasus dapat dilakukan secara adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
terus dibangun. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., bersama para Pejabat Pengawas menghadiri kegiatan Ser
Daerah