Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Akhiri Persoalan Data dan Ketidaktepatan Sasaran

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial. Ia bahkan secara langsung mengecek kesiapan para lurah yang hadir terkait kepemilikan IKD dan meminta mereka yang belum memiliki untuk segera mengaktifkannya.

Lebih lanjut, Rico Waas mengungkapkan bahwa Pemko Medan telah menyiapkan sebanyak 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk Tim Penggerak PKK dan perangkat kelurahan. Para agen tersebut akan bertugas melakukan pendataan serta verifikasi terhadap sekitar 792.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Medan.

Untuk mempercepat proses validasi, setiap agen ditargetkan mampu mendata sedikitnya lima kepala keluarga setiap hari. Dengan skema tersebut, seluruh data kependudukan diharapkan dapat tervalidasi dalam kurun waktu satu bulan.

Meski demikian, Rico Waas mengingatkan bahwa proses validasi data berpotensi memunculkan fakta baru terkait jumlah warga yang membutuhkan bantuan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus diterima sebagai bagian dari upaya menghadirkan data yang jujur dan akurat.

"Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat," katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Erliani Budi Lestari, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.