Pemkab Samosir Gelar Musrenbang RKPD 2027, Fokus pada Pembangunan SDM dan Penguatan Ekonomi Daerah

SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Sopo Bolon HKBP Pangururan, Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema "Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat."

Musrenbang RKPD Tahun 2027 dibuka secara resmi melalui pemukulan gondang oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom bersama perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Perencana Ahli Utama Ir. M.A. Effendi Pohan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid itu dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, staf ahli bupati dan asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Samosir, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Kunjungi Keluarga Almarhum Jonius Sidabutar, Tegaskan Isu Ekonomi Tidak Benar

Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Bapperida Provinsi Sumatera Utara Lailah Lubis, Kepala BPS Samosir Devitanorani Saragih, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Ir. Yosie Sukmono, ST, MT, Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Devi Alcitra Chandar, serta Koordinator Sumatera I Bappenas Aditya Widya Pradipra.

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menjelaskan bahwa tema Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan bentuk penyelarasan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Menurut Vandiko, fokus pembangunan Kabupaten Samosir diarahkan pada percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan karakter masyarakat agar mampu beradaptasi serta berdaya saing.

"Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, melainkan harus menjangkau seluruh warga secara merata dan berkeadilan," tegas Vandiko.

Selain pembangunan SDM, Pemerintah Kabupaten Samosir juga menitikberatkan penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan potensi daerah, serta perluasan kesempatan kerja.

Menurut Vandiko, pembangunan ekonomi yang kuat akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Ia menambahkan, seluruh fokus pembangunan tersebut akan dijabarkan ke dalam 11 program dan 45 kegiatan hasil terbaik cepat (KHTC) guna mempercepat pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Perencana Ahli Utama Ir. M.A. Effendi Pohan menyampaikan bahwa visi pembangunan Sumatera Utara diarahkan pada "Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan."

Menurutnya, visi tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

"Pembangunan yang kita rancang harus berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat, karena keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta ketahanan wilayah yang semakin kuat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2027 akan fokus pada empat arah kebijakan utama, yakni penguatan SDM unggul, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sarhockel Martopolo Tamba dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan konektivitas antarwilayah, termasuk peningkatan kualitas jalan nasional dan jalan provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan lebih memperhatikan isu lingkungan hidup, sistem drainase, dan kualitas air Danau Toba sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Samosir.

"Kami DPRD Samosir mendukung penuh program-program yang dirancang pemerintah sebagai bentuk sinergi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sarhockel.

Menutup kegiatan Musrenbang, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Menurutnya, hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman bersama dalam merumuskan program pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

"Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ariston.

Kegiatan Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan perwakilan pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Samosir.