Bupati Samosir Dorong Pemanfaatan KUR dan KPP untuk Perkuat Ekonomi Daerah

SAMOSIR -Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Vandiko usai mengikuti kegiatan Akad Massal 800.000 KUR dan KPP yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (21/10/2025). Menurutnya, penyesuaian TKD yang berdampak pada berkurangnya belanja pemerintah daerah harus diantisipasi melalui inovasi pembiayaan dan penguatan sektor ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan rakyat.

"Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD. KUR dan KPP ini menjadi instrumen penting untuk tetap menggerakkan ekonomi di daerah, termasuk di Samosir. Pemerintah Kabupaten akan mendorong masyarakat, pelaku UMKM, dan kontraktor lokal agar bisa memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin," ujar Vandiko.

Baca Juga:

• Bupati Samosir Tinjau Pos Nataru, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Wisatawan Optimal

Ia menjelaskan, Kabupaten Samosir memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dinilai mampu menyerap pembiayaan KUR secara optimal. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih luas akan memberikan dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita tumbuh cepat. Kalau pelaku usaha kecil di Samosir mendapat akses KUR, maka efek bergandanya besar sekali bagi perekonomian Samosir," katanya.

Selain sektor usaha, Vandiko menilai KPP juga membuka peluang bagi pelaku usaha konstruksi lokal untuk terlibat dalam pembangunan perumahan rakyat, sejalan dengan program pemerintah pusat.

Untuk mendukung optimalisasi program tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen memperkuat pendataan UMKM serta memperluas akses informasi pembiayaan kepada masyarakat desa agar pelaku usaha kecil tidak mengalami kendala administratif dalam mengakses KUR.

"Masih ada masyarakat yang belum tahu atau belum memiliki data usaha yang lengkap. Ini yang akan kita bantu. Kita ingin memastikan pelaku usaha kecil di desa-desa juga bisa mendapat manfaat dari KUR," ujarnya.

Vandiko berharap pemanfaatan KUR dan KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian TKD.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran KPP tambahan (on top) sebesar Rp130 triliun. Dana tersebut terdiri atas Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).

"Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia," ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Timur.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa total belanja pemerintah daerah di Sumatera Utara tahun depan diperkirakan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumut tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 hingga 7,2 persen.

Bobby juga menyoroti realisasi penyaluran KUR di Sumut yang saat ini masih berada di peringkat kelima nasional dengan total penyaluran mencapai Rp11 triliun. Menurutnya, capaian tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk dan potensi UMKM di Sumatera Utara.

"Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan," tegas Bobby.

Kegiatan Akad Massal 800.000 KUR dan KPP tersebut turut dihadiri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong.