Bupati Samosir Ajukan Program Perumahan dan Penataan Permukiman ke Kementerian PKP untuk Tahun 2026

SAMOSIR -Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengunjungi Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) guna menyampaikan sejumlah usulan pembangunan strategis bidang perumahan dan permukiman untuk Tahun Anggaran 2026. Kehadiran Bupati Samosir diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur di ruang kerjanya, Kamis (21/11/2025).

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengusulkan beberapa program prioritas, di antaranya pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi kawasan kumuh, serta pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan kebutuhan hunian layak dan peningkatan kualitas kawasan permukiman menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, program perumahan dan penataan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga:

• Bupati Samosir Tinjau Pos Nataru, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Wisatawan Optimal

"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas permukiman melalui kerja sama dan dukungan pemerintah pusat. Kami berharap program-program yang kami ajukan dapat diprioritaskan dalam perencanaan nasional tahun 2026 karena kebutuhan masyarakat sangat mendesak dan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Samosir," ujar Vandiko.

Ia menjelaskan pembangunan rumah susun dan program BSPS diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan sehat. Sementara itu, penanganan kawasan kumuh dan pembangunan RTLH dinilai penting untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata, aman, dan nyaman.

Menurut Vandiko, peningkatan kualitas permukiman tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan wisata dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Samosir.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengapresiasi langkah Pemkab Samosir dalam menyampaikan usulan pembangunan secara komprehensif. Ia menyatakan pada prinsipnya kementerian mendukung rencana pengembangan kawasan permukiman yang diajukan.

Namun demikian, Fitrah menegaskan seluruh usulan harus dilengkapi dengan Readiness Criteria (RC) atau dokumen kesiapan program sebagai syarat utama dalam proses verifikasi dan penganggaran di tingkat kementerian.

"Setiap usulan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan Readiness Criteria agar dapat diproses lebih lanjut. Kami siap mendukung sepanjang dokumen dan persyaratan telah terpenuhi sesuai aturan," kata Fitrah.

Ia meminta tim teknis Pemkab Samosir segera mempersiapkan seluruh dokumen pendukung agar proses pembahasan dan evaluasi program dapat berjalan optimal.

Audiensi tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Samosir dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir.