Pemkab Samosir Bentuk Satgas Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

SAMOSIR -Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (2/12/2025). Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Bencana yang akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Samosir.

Rapat koordinasi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak mewakili Bupati Samosir dan dihadiri Anggota DPRD Samosir Renaldi Naibaho, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir Richard Nayer Simaremare, Danramil Pangururan Edianto Simangunsong, perwakilan Polres Samosir, para camat, unsur TNI-Polri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam tim reaksi cepat penanggulangan bencana.

Pembentukan Satgas tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat respons penanganan apabila terjadi bencana di wilayah Samosir.

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Kunjungi Keluarga Almarhum Jonius Sidabutar, Tegaskan Isu Ekonomi Tidak Benar

Dalam sambutannya, Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak menegaskan bahwa berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara harus menjadi perhatian bersama agar langkah mitigasi di Kabupaten Samosir semakin diperkuat.

"Melihat dampak bencana di sejumlah daerah, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan agar kejadian serupa tidak terjadi di Samosir. Upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana dan terpadu," ujar Marudut.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar penanganan potensi bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Sementara itu, Anggota DPRD Samosir Renaldi Naibaho mengatakan peningkatan curah hujan pada Desember hingga awal tahun mendatang harus diantisipasi seluruh pihak melalui langkah mitigasi yang matang.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) evakuasi, peta rawan bencana, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi.

"DPRD Samosir berkomitmen mendukung upaya pemerintah daerah dalam mitigasi bencana hidrometeorologi," ujarnya.

Dari unsur kepolisian, Polres Samosir menyatakan kesiapan mendukung penanganan bencana dengan menyiagakan 138 personel yang dibagi dalam tiga regu evakuasi cepat serta mengaktifkan posko penerimaan laporan masyarakat.

Polres juga telah memetakan sejumlah potensi bencana di wilayah Samosir, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran, terutama di kawasan lereng perbukitan.

Danramil Pangururan Edianto Simangunsong menyampaikan bahwa TNI siap mendukung penuh pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Kesiapsiagaan Bencana.

"Kita berharap bencana tidak terjadi. Namun apabila terjadi, kita harus siap agar penanganannya cepat dan maksimal," katanya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir Richard Nayer Simaremare menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terkait penggunaan anggaran penanggulangan bencana.

"Penggunaan dana bencana aman sepanjang sesuai aturan. Jika tidak ada unsur pidana, tentu tidak menjadi masalah. Kami siap mendampingi agar tepat sasaran," tegas Richard.

Kejaksaan juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap aktivitas penebangan kayu ilegal yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana alam. Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap praktik penggalangan dana ilegal yang memanfaatkan situasi bencana.

Kepala UPT BMKG Wilayah Silangit, Gatot Rudiantoro, menjelaskan bahwa Kabupaten Samosir memiliki potensi bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, dan gempa bumi.

Menurutnya, curah hujan pada periode Desember hingga Maret diperkirakan berada pada kategori menengah, yakni berkisar 100 hingga 300 milimeter.

BMKG juga mengidentifikasi sejumlah wilayah dengan potensi longsor tinggi, antara lain Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu, Ronggur Nihuta, Harian, dan Sianjur Mula-mula.

"Monitoring cuaca akan diperbarui setiap tiga hari apabila terdapat potensi hujan lebat," ujar Gatot.

Sementara itu, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Dolok Sanggul menyebut Kabupaten Samosir berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan–Toba yang memiliki 19 sub-DAS. Untuk mengantisipasi bencana, KPH merekomendasikan patroli rutin, pemetaan daerah rawan longsor, dan pembersihan drainase sungai.

Kepala Pelaksana BPBD Samosir Sarimpol Simanihuruk mengatakan pembentukan Satgas menjadi bagian penting dari upaya kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

"Samosir hingga saat ini dalam kondisi aman. Namun, antisipasi dan dukungan anggaran tetap diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan optimal," katanya.

Melalui pembentukan Satgas dan penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dapat semakin meningkat demi melindungi keselamatan masyarakat.