Sengketa Lahan di Paluta, Kapolres Tapsel Tekankan Penyelesaian Berbasis Hukum dan Sinergi
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
LANGKAT -Bupati Langkat H. Syah Afandin, S.H. menerima audiensi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Ruang Kerja Bupati Langkat, Kantor Bupati Langkat, Rabu (24/9/2025).
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Anggota Ombudsman RI Danan S. Suharmawijaya ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Hardensi, Kepala Keasistenan IV Budhi Masthuri, serta jajaran Ombudsman Sumut.
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi untuk membahas kajian Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta rencana deklarasi Desa Anti Maladministrasi.
Baca Juga:Selain itu, Ombudsman juga meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dalam kesempatan itu, Bupati H. Syah Afandin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ombudsman RI dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
"Pemkab Langkat siap berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik maladministrasi. Kami mendukung penuh inisiasi deklarasi Desa Anti Maladministrasi sebagai langkah preventif sekaligus edukatif bagi perangkat desa, serta penguatan pelaksanaan program MBG," ujar Bupati Syah Afandin.
Ia menambahkan, sinergi antara Ombudsman dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan sesuai prinsip good governance.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Danan S. Suharmawijaya mengapresiasi keterbukaan dan dukungan Pemkab Langkat terhadap inisiatif peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Langkat merupakan daerah yang strategis untuk mendorong pelayanan publik berkualitas hingga ke tingkat desa. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi model percontohan yang bisa direplikasi di daerah lain," ungkap Danan.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Musti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Organisasi, Kabag Pemerintahan, serta Camat Stabat.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Langkat dan Ombudsman RI dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas maladministrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah