LANGKAT -Bupati Langkat, H. Syah Afandin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung penuh upaya Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam mewujudkan Desa Anti Maladministrasi di wilayahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syah Afandin saat menerima audiensi Ombudsman RI di ruang kerjanya, Kantor Bupati Langkat, Rabu (24/9/2025). Audiensi itu dipimpin langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Danan S. Suharmawijaya, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Hardensi, serta Kepala Keasistenan IV, Budhi Masthuri, bersama jajaran Ombudsman Sumut lainnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan produktif. Agenda utama membahas kajian Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Desa Anti Maladministrasi, serta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan oleh Pemkab Langkat.
Baca Juga:Dalam pertemuan itu, tim Ombudsman juga menggali informasi dan masukan dari pemerintah daerah guna menginisiasi deklarasi Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Langkat.
"Pemkab Langkat siap berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik maladministrasi. Kami mendukung penuh deklarasi Desa Anti Maladministrasi sebagai langkah preventif sekaligus edukatif bagi perangkat desa, serta penguatan pelaksanaan program MBG," tegas Syah Afandin.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Danan S. Suharmawijaya, mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Langkat merupakan daerah strategis untuk mendorong pelayanan publik berkualitas hingga ke tingkat desa. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi model percontohan yang bisa direplikasi di daerah lain," ujarnya.
Danan menambahkan, program Desa Anti Maladministrasi menjadi bagian penting dari agenda Ombudsman RI dalam memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas di tingkat pemerintahan desa. Ia berharap sinergi antara Ombudsman dan Pemkab Langkat mampu menciptakan layanan publik yang semakin responsif dan berkeadilan bagi masyarakat.
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah