Deklarasi Tolak Narkoba di Padangsidimpuan, Kapolri Ungkap Penyitaan 1,16 Ton Ketamin
Perang melawan narkoba bukan hanya tugas polisi. Pesan itu mengemuka dalam Deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menolak Narkob
Daerah
JAKARTA| Jelajahnews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta, Rabu (06/08/25).
"Target kita sampai tahun 2028, sebanyak 90 hingga 95 persen tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa terdaftar dan memiliki sertipikat.
Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari," kata Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga tahun 2025 terdapat 172.842 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat.
Jumlah ini meningkat sekitar 170 persen dibandingkan sebelum tahun 2017. Namun demikian, capaian tersebut baru mencakup sekitar 38 persen dari total potensi tanah wakaf nasional.
"Percepatan sertipikasi wakaf akan menjadi prioritas utama. Kita ingin memastikan seluruh aset wakaf tercatat secara resmi dan dilindungi hukum, agar aman dari permasalahan dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya," ujar Nusron.
Ia juga mendorong kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Badan Wakaf, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan target tersebut.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting mengingat sebaran tanah wakaf yang tersebar luas di berbagai daerah.
Rakernas BWI dinilai sebagai momentum strategis untuk menyatukan langkah dan merumuskan strategi percepatan sertipikasi tanah wakaf secara nasional.
Diharapkan, forum ini menghasilkan kesepakatan konkret agar seluruh tanah wakaf dapat tersertifikasi sebelum tenggat waktu pada 2028.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astaruddin, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan mitra kerja lainnya, Ana Anida. (JN- Tim)
Perang melawan narkoba bukan hanya tugas polisi. Pesan itu mengemuka dalam Deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menolak Narkob
Daerah
Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) Sumatera Utara (Sumut) membagikan 250 kotak nasi kepada pengendara dan warga sekitar Jalan Sekip,
Ragam
Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Kota Medan mendorong pengembangan olahraga
Daerah
Kadis Pertanian Tapsel, Muhammad Taufik Batubara, menegaskan pengawasan harga dan distribusi pupuk subsidi melibatkan KP3 dan pihak terkait.
Daerah
Menjaga kesehatan di balik tembok pemasyarakatan bukan sekadar soal pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan.
Daerah
Puluhan warga Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli serdang melakukan aksi damai di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negera
Peristiwa
Unggahan keluhan seorang warganet di media sosial TikTok terkait pengalaman persalinan di RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan (RSUD Sipirok) men
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah melalui koordinasi sertipikasi tanah aset milik
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah melalui koordinasi sertipikasi tanah aset milik
Daerah
Proyek pembangunan gedung ruangan Cathlab dan sarana pendukungnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan dengan nilai kontra
Daerah