DPRD Medan Dorong Kolaborasi Pusat-Daerah Tangani Banjir, Normalisasi 5 Sungai Butuh Rp7,5 Triliun

MEDAN -Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan banjir di Kota Medan. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama Wali Kota Medan, anggota DPR RI, serta sejumlah pemangku kepentingan di Balai Kota Medan, Selasa (10/2/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Lokot Hasibuan, anggota DPRD Medan Ahmad Afandi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dalam forum tersebut, Paul menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara Pemko Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat, serta BBWS Sumatera II untuk merealisasikan program normalisasi dan perbaikan tanggul lima sungai di Kota Medan.

Baca Juga:

• DPRD Medan Bahas LKPJ Wali Kota 2025, Indikator Pembangunan Diklaim Meningkat

"Koordinasi lintas sektor sangat penting, terutama dalam hal pembiayaan. APBD Kota Medan memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat," ujar Paul.

Ia menyebutkan, berdasarkan estimasi, biaya normalisasi satu sungai mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan untuk lima sungai diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.

"Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, tentu tidak mungkin sepenuhnya ditanggung APBD. Karena itu, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan," jelasnya.

Paul juga meminta agar Pemko Medan bersikap terbuka terkait kondisi keuangan daerah, sehingga perencanaan dan pengajuan bantuan anggaran dapat dilakukan secara realistis dan terukur.