Pengaktifan Pos Siskamling di Medan Terkendala Anggaran, Ketua DPRD Dorong Kepling Libatkan Warga

MEDAN -Rencana mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (siskamling) di setiap lingkungan Kota Medan dinilai sulit terealisasi. Pasalnya, sejumlah kepala lingkungan (kepling) mengaku terbebani dengan ketiadaan anggaran untuk pembangunan pos dan pembayaran honor petugas jaga malam.

Sejumlah kepling yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Selasa (23/9/2025), menyampaikan bahwa kendala utama pengaktifan pos siskamling adalah masalah biaya. "Pendirian pos saja sudah berat, apalagi ditambah honor jaga malam dan biaya operasional. Memang ada lingkungan tertentu yang pos siskamlingnya berjalan baik, tapi kondisi tiap wilayah di Medan berbeda-beda," ujar salah seorang kepling.

Bahkan, sumber tersebut meragukan klaim bahwa 1.164 dari total 2.001 lingkungan di Kota Medan telah memiliki pos siskamling aktif. "Kami pesimis seluruh lingkungan bisa memiliki pos aktif tanpa dukungan anggaran. Data yang menyebut ribuan pos sudah ada patut dipertanyakan," ungkapnya.

Baca Juga:

• Simpang Siur Pernyataan HMI Medan Soal Ketua DPRD, Pengamat Ingatkan Dampak Citra Organisasi

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, meminta kepling tidak menyerah meskipun tidak ada anggaran khusus dari Pemerintah Kota Medan. Ia menegaskan bahwa keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan.

"Kepling harus mampu berkoordinasi dan bermusyawarah dengan warganya, terutama tokoh masyarakat, untuk mencari sumber pendanaan. Mulai dari pembangunan pos hingga operasional jaga malam harus bisa disiasati dengan dukungan warga," ujar Wong, politisi PDI Perjuangan.

Ia menambahkan, masyarakat pasti mendukung upaya menjaga kenyamanan lingkungannya. "Keamanan adalah kebutuhan bersama. Gotong royong harus diciptakan sejak dini untuk mencegah gangguan keamanan," katanya.

Wong juga menekankan bahwa tugas utama kepling adalah menciptakan lingkungan yang aman. "Kalau kepling tidak bisa menjalankan fungsi itu, berarti gagal menjalankan peran utamanya. Maka libatkan masyarakat, bangun kerja sama, dan jangan jadikan alasan anggaran untuk menyerah," tegasnya.