MEDAN -Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mendesak Inspektorat Pemko Medan segera memeriksa Lurah Titi Papan, Irwan, dan Camat Medan Deli, Indra Utama. Keduanya diduga terlibat dalam pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) 14 yang sarat masalah dan ditolak masyarakat.
Menurut Reza, Kepling 14 bernama Pranoto terbukti melakukan pungutan liar (pungli), namun tetap dipertahankan dan bahkan kembali diterbitkan surat keputusan (SK) baru oleh Camat. "Ini jelas janggal. Tidak ada verifikasi berkas dukungan, ada pungli, bahkan masyarakat menolak, tapi tetap dilantik. Inspektorat harus segera turun tangan," tegas politisi muda Partai Golkar itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan, Senin (22/9/2025).
Reza menambahkan, penolakan warga terhadap Kepling 14 sudah berlangsung hampir empat bulan. Jika kondisi ini dibiarkan, menurutnya, akan mengganggu jalannya program Wali Kota Medan. "Kalau riak penolakan terus terjadi, bagaimana program bisa berjalan baik di masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:Ia mengungkapkan, RDP kali ini merupakan pertemuan ketiga membahas masalah Kepling 13 dan 14. "Untuk Kepling 14, buktinya jelas. Ada pungli, ada penolakan, ada syarat administrasi yang tidak diverifikasi. Ini harus segera direspons Inspektorat dan Bagian Tata Pemerintahan," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, salah satu perwakilan warga mengungkap dugaan pungli oleh Kepling 14, yakni meminta Rp4,5 juta terkait pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) ukuran 9 × 11 meter, serta Rp2,5 juta dari warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Pemko Medan, Erfin F, berjanji akan melakukan evaluasi. "Kami pastikan bekerja sesuai kriteria. Publik menunggu hasil kerja kami, dan ini jadi perhatian serius," ujarnya.
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah