MEDAN -Komisi IV DPRD Medan mempertanyakan keabsahan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk proyek perumahan Pacific Palace di Jalan Tapian Nauli, Pasar I, Kecamatan Medan Sunggal. Pasalnya, lahan pembangunan perumahan tersebut masih dalam sengketa hukum antara dua pihak.
"Kami sangat menyayangkan Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang menerbitkan PBG, padahal alas hak lahan masih dalam proses hukum," ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung dewan, Selasa (8/7/2025).
Paul meminta Pemko Medan mengkaji ulang izin yang telah diterbitkan dan mengimbau pihak pengembang agar menghormati proses hukum. Ia juga menegaskan bahwa Komisi IV akan meninjau langsung pembangunan Pacific Palace untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, termasuk ketersediaan fasilitas umum (fasum) dan ruang terbuka hijau.
RDP digelar menindaklanjuti pengaduan warga yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan. Paul menekankan agar pengembang menaati aturan hukum yang berlaku.
"Kasus ini bahkan sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Maka semua pihak harus saling menghargai hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap," tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menilai Pemko Medan seharusnya lebih teliti sebelum menerbitkan PBG.
"Jika lahan masih berproses hukum, seharusnya tidak boleh ada aktivitas pembangunan maupun izin PBG yang diterbitkan," ujarnya.
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah
MEDAN Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tuma
Hukrim