PALUTA | Jelajahnews.id - Kepala Desa Batang Onang Baru, Indra Jalil Harahap (44), dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi APBDes Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga:
Sebab berkas perkara tindak pidana korupsi APBDes Tahun Anggaran 2023 tersangka Jaliln Harahap dinyatakan lengkap dan langsung dilaksanakan penahanan, Rabu (26/11/25).
Tampak sekira pukul 14.30 WIB, Indra Jalil terlihat keluar dari Kantor Kejari Paluta dengan tangan terborgol, mengenakan rompi merah tahanan kejaksaan.
Ia digiring ke dalam mobil tahanan untuk dititipkan ke Lapas Kelas III Gunung Tua sambil mendapat pengawalan ketat.
Kasi Pidsus Kejari Paluta, Gunawan Marthin Panjaitan, menjelaskan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Tapsel kepada jaksa penuntut umum Kejari Paluta.
"Hari ini kita menerima berkas perkara tindak pidana korupsi Kepala Desa Batang Onang Baru atas nama Indra Jalil Harahap untuk tahap II, yang dilengkapi dengan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Tapsel," ujarnya.
Setelah administrasi pelimpahan tahap II selesai, kejaksaan resmi menahan Indra Jalil untuk 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan guna penyusunan surat dakwaan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan.
"Tersangka sudah resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan ditahan selama 20 hari mulai hari ini. Selanjutnya kami akan menyusun berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan," terangnya.
Gunawan menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Paluta, dugaan perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sekitar Rp536 juta.
Sejumlah kegiatan dalam APBDes Batang Onang Baru tercatat tidak dilaksanakan atau tidak sesuai ketentuan.
"Ada beberapa kegiatan yang termuat dalam APBDes Batang Onang Baru yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Atas perbuatannya, Indra Jalil Harahap dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. (JN-Irul)
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
terus dibangun. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., bersama para Pejabat Pengawas menghadiri kegiatan Ser
Daerah