Sumut-Jabar Perkuat Kerja Sama, Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat kerja sama pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026). Kesepakatan ditandatangani Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas sambutan dan keterbukaan dalam membangun kemitraan antardaerah. Menurutnya, kesepakatan ini tidak sekadar memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi landasan untuk memperluas pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Surya menilai Jawa Barat memiliki pengalaman dalam mengembangkan inovasi pemerintahan, transformasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik. Sementara itu, Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kerja sama strategis.

"Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi," ujar Surya.

Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam kerja sama tersebut. Pemerintahan daerah, menurutnya, harus terus meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap program dan kebijakan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Selain reformasi birokrasi, transformasi digital juga menjadi perhatian utama. Surya menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan aplikasi atau layanan berbasis teknologi semata. Proses tersebut harus mampu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Karena itu, Pemprov Sumut berharap dapat mempelajari serta mengadaptasi praktik-praktik baik yang telah diterapkan Pemprov Jabar. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat manajemen kinerja pemerintahan, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mengembangkan pelayanan publik berbasis digital.

Surya juga mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya bergantung pada kesepakatan pimpinan, tetapi membutuhkan tindak lanjut dari seluruh perangkat daerah terkait. Ia meminta agar setiap kesepakatan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang dilengkapi target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

"Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien," tegasnya.

Sementara itu, Erwan Setiawan menyambut baik terjalinnya kerja sama antara kedua provinsi. Ia berharap hubungan kelembagaan yang telah dibangun dapat terus ditingkatkan melalui pelaksanaan program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan," ujar Erwan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan turut menjelaskan pentingnya evaluasi kinerja sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, hasil evaluasi menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan.

Ia menyebutkan bahwa Jawa Barat memiliki tantangan pelayanan yang besar karena jumlah penduduknya mencapai sekitar 51,7 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sekitar enam juta jiwa.

Besarnya jumlah penduduk tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas birokrasi, memperluas inovasi, dan memperbaiki kualitas layanan. Melalui kerja sama dengan Sumatera Utara, kedua provinsi diharapkan dapat saling bertukar pengalaman dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.