Bobby Nasution Siapkan Skema Pembiayaan Alternatif, Infrastruktur Nelayan Nias Selatan Didorong Tetap Berjalan

GUNUNGSITOLI - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas penunjang nelayan di Kabupaten Nias Selatan. Langkah ini dilakukan dengan mendorong keterlibatan pihak swasta dan perbankan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.

Upaya tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi kelompok nelayan, pembudidaya, dan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Bobby mengungkapkan bahwa usulan tambahan anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp229 miliar. Namun, penyesuaian anggaran mengharuskan pemerintah mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan infrastruktur perikanan, seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), dan kapal, tetap dapat dipenuhi.

Baca Juga:

• Layanan RSUD Sipirok Tuai Keluhan Netizen, Pengalaman Pasien Ramai Dibahas

"Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, pemerintah provinsi siap menjembatani kerja sama pembiayaan melalui skema kredit perbankan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah subsidi bunga dari pemerintah untuk membantu meringankan beban pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan fasilitas perikanan secara profesional.

Ia mencontohkan pembangunan pabrik es yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau kelompok nelayan. Dengan skema tersebut, pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya pembangunan melalui APBD, tetapi dapat mendukung komponen pembiayaan tertentu agar usaha tetap berjalan secara optimal.

"Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal," tegasnya.