Senin, 02 November 2026 WIB

Sumut-Jabar Perkuat Kerja Sama, Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

editor - Jumat, 30 Oktober 2026 16:46 WIB
Sumut-Jabar Perkuat Kerja Sama, Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026).

Karena itu, Pemprov Sumut berharap dapat mempelajari serta mengadaptasi praktik-praktik baik yang telah diterapkan Pemprov Jabar. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat manajemen kinerja pemerintahan, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mengembangkan pelayanan publik berbasis digital.

Surya juga mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya bergantung pada kesepakatan pimpinan, tetapi membutuhkan tindak lanjut dari seluruh perangkat daerah terkait. Ia meminta agar setiap kesepakatan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang dilengkapi target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

"Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien," tegasnya.

Sementara itu, Erwan Setiawan menyambut baik terjalinnya kerja sama antara kedua provinsi. Ia berharap hubungan kelembagaan yang telah dibangun dapat terus ditingkatkan melalui pelaksanaan program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan," ujar Erwan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan turut menjelaskan pentingnya evaluasi kinerja sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, hasil evaluasi menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan.

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru