Sumut-Jabar Perkuat Kerja Sama, Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat kerja sama pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026). Kesepakatan ditandatangani Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas sambutan dan keterbukaan dalam membangun kemitraan antardaerah. Menurutnya, kesepakatan ini tidak sekadar memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi landasan untuk memperluas pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Surya menilai Jawa Barat memiliki pengalaman dalam mengembangkan inovasi pemerintahan, transformasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik. Sementara itu, Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kerja sama strategis.

"Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi," ujar Surya.

Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam kerja sama tersebut. Pemerintahan daerah, menurutnya, harus terus meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap program dan kebijakan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Selain reformasi birokrasi, transformasi digital juga menjadi perhatian utama. Surya menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan aplikasi atau layanan berbasis teknologi semata. Proses tersebut harus mampu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan mutu pelayanan publik.