LANGKAT - Komisi II DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Langkat, Selasa (28/4/2026), guna membahas penguatan sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC) kepada masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Langkat, Sedarita Ginting. Ia menegaskan, RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja mitra kerja, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemahaman masyarakat terkait UHC masih belum merata.
"RDP ini untuk menyamakan persepsi terkait program UHC. Kami masih menerima keluhan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi agar informasi yang diterima masyarakat benar dan utuh," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II, Juriah, menyoroti minimnya sosialisasi UHC di sejumlah wilayah dan meminta penjelasan upaya edukasi yang telah dilakukan pihak puskesmas. Sementara itu, anggota lainnya, Samsul Rizal, menekankan pentingnya pemahaman petugas kesehatan terhadap regulasi UHC guna menghindari kebingungan di masyarakat, serta mendorong evaluasi pelayanan di beberapa puskesmas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat melaporkan capaian UHC telah mencapai 99,91 persen dengan keaktifan peserta 80,18% pada akhir triwulan 1 tahun 2026, anggaran yang baru tersedia di R APBD 2026 sebesar 41,13 milyar, sementara sisanya akan diusulkan dalam perubahan anggaran.
BPJS Kesehatan mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran agar program UHC tetap berkelanjutan dan menjadi UHC prioritas. Dinas Sosial menambahkan, terdapat sekitar 422 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN, dengan mekanisme pengusulan peserta baru yang dapat dilakukan setiap bulan melalui Sistem Informasi kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) desa dan kelurahan bagi masyarakat yang desil 1 hingga 5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan turut dibahas, diantaranya pemahaman masyarakat terkait mekanisme rujukan, keterbatasan data kependudukan, serta sarana dan prasarana di sejumlah puskesmas.
Komisi II DPRD Langkat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong sosialisasi UHC yang lebih masif demi kesejahteraan masyarakat.(jns)
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
terus dibangun. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., bersama para Pejabat Pengawas menghadiri kegiatan Ser
Daerah