YCC APEKSI 2026: Rico Waas Ajak Generasi Muda Bangun Kota Tangguh Lewat Kolaborasi dan Kesiapsiagaan

MEDAN -Semangat perubahan yang diusung generasi muda mewarnai Sharing Session Youth City Changers (YCC) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang digelar di Hotel Le Polonia, Medan, Minggu (28/6/2026). Dalam forum yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII Tahun 2026 itu, para narasumber menegaskan bahwa ketangguhan kota dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga kepemimpinan yang responsif, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat.

Kegiatan bertema "Inspirasi Kota Tangguh" tersebut menghadirkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara utama. Turut hadir Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, serta ratusan peserta YCC dari berbagai kota di Indonesia.

Dalam paparannya, Rico Waas membagikan pengalaman Pemerintah Kota Medan saat menghadapi banjir besar pada 27 November 2025, yang disebut sebagai salah satu bencana terparah dalam sejarah kota tersebut. Hujan deras yang mengguyur selama tiga hari berturut-turut menyebabkan banjir merendam 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan.

Menurut Rico, kondisi tersebut menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat secara cepat dan terkoordinasi.

"Banyak warga awalnya menolak dievakuasi karena mengira air akan segera surut. Ketika air naik drastis, barulah mereka meminta bantuan dalam kondisi yang sudah sangat berbahaya," ujar Rico Waas.

Ia menjelaskan, sejak awal bencana terjadi, Pemerintah Kota Medan segera menggelar koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, serta para camat untuk memetakan wilayah terdampak dan menentukan langkah evakuasi.

Selain melakukan evakuasi warga, Pemko Medan juga mendirikan posko bencana, mengaktifkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta mengerahkan seluruh perangkat daerah guna mempercepat penanganan di lapangan. Namun, proses evakuasi sempat mengalami hambatan karena sebagian masyarakat memilih bertahan di rumah hingga kondisi banjir semakin membahayakan.

Rico mengatakan pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan.

"Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, tantangan tidak berhenti ketika banjir surut. Pascabencana, Kota Medan menghadapi lonjakan volume sampah yang sangat signifikan, dari rata-rata 1.500–1.700 ton per hari menjadi sekitar 6.000–6.500 ton per hari. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai penyakit sekaligus memperberat proses pemulihan.

Karena itu, Rico menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, relawan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menekankan pentingnya mitigasi sebelum bencana terjadi. Berdasarkan pengalaman Aceh menghadapi tsunami dan banjir, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rumah pompa, hingga pendidikan kebencanaan berbasis keluarga dan sekolah.

"Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan saat gempa, saat banjir, ke mana harus evakuasi, dan bagaimana melindungi diri," ujar Illiza.

Pada kesempatan yang sama, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa setiap bencana merupakan ujian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, komunikasi, kebersamaan, serta pemanfaatan data.

"Bencana adalah ujian bagi sistem. Kota yang sistemnya kuat akan pulih lebih cepat. Tapi kota dengan sistem lemah akan lebih lama bangkit," kata Bima.

Menurutnya, pemimpin daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat saat krisis terjadi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat perencanaan jangka panjang karena masih banyak daerah yang bersifat reaktif dan baru bergerak ketika bencana telah terjadi.

Bima mendorong pemerintah daerah untuk memperluas kerja sama dengan para ahli kebencanaan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan mitigasi dapat disusun berdasarkan data dan pengalaman yang telah terjadi.

Menutup sesi diskusi, seluruh narasumber sepakat bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana. Melalui inovasi, peningkatan literasi kebencanaan, pemanfaatan teknologi, dan semangat kolaborasi, kaum muda diharapkan menjadi penggerak utama dalam menciptakan kota yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.(jns)