Menteri PKP Bawa Kabar Baik untuk Samosir, 556 Rumah Dapat Program Bedah Rumah dan Kawasan Kumuh Ditata

MEDAN -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membawa kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Samosir saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Simanindo, Selasa (25/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Maruarar memastikan sebanyak 556 unit rumah di Samosir akan menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare di wilayah tersebut.

Kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan BSPS sekaligus melihat kondisi kawasan permukiman yang akan mendapatkan program penataan dari Kementerian PKP.

Maruarar mengatakan jumlah bantuan yang dialokasikan untuk Samosir mengalami peningkatan signifikan seiring bertambahnya anggaran perumahan yang disiapkan pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Menteri PKP Alokasikan 556 Program Bedah Rumah untuk Samosir, Kawasan Kumuh Ditata Mulai Mei 2026

"Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya," ujar Maruarar.

Dari total 556 unit rumah yang mendapatkan program BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak. Alokasi tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Samosir guna mendukung pelestarian budaya sekaligus memperbaiki kondisi rumah adat yang sudah tidak layak.

Selain program bedah rumah, Kementerian PKP juga akan melaksanakan penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare yang tersebar di Desa Tomok dan Desa Tomok Parsaoran, Kecamatan Simanindo.

Di Desa Tomok, penataan akan mencakup area seluas 29,86 hektare yang meliputi 12 perkampungan. Sementara di Desa Tomok Parsaoran, kawasan yang akan ditata mencapai 11,94 hektare dan mencakup 13 perkampungan.

Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar berdialog langsung dengan warga bernama Rani Situmeang. Setelah melihat kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia langsung menginstruksikan agar rumah itu masuk dalam program renovasi.

Mendengar hal tersebut, Rani Situmeang tampak terharu dan menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan pemerintah.

"Negara hadir untuk memberi rumah yang layak huni bagi masyarakat. Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengisasi untuk atap agar tidak terlalu panas," kata Maruarar.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir saat ini mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis persoalan tersebut dapat dituntaskan dalam tiga tahun ke depan apabila seluruh pihak bekerja sama secara maksimal.

"Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Ngurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Program penataan kawasan kumuh yang akan dilaksanakan mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving block, penyediaan tempat sampah, penataan kawasan permukiman, hingga pemasangan lampu penerangan jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai dilaksanakan pada Mei 2026.

Maruarar menegaskan bahwa seluruh program harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

"Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan," tegasnya.

Menurutnya, program perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian daerah. Pelaksanaan program tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal.

"Bapak Presiden yakin program ini akan menggerakkan ekonomi. Mulai dari panglong, tukang, hingga buruh akan merasakan dampaknya," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar juga menyempatkan diri meninjau kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan Komunitas Sabam Sirait Peduli. Program yang telah berjalan selama satu tahun lima bulan itu mendapat dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar, termasuk pemberian upah sebesar Rp150 ribu per hari bagi warga yang terlibat.

"Kita senang melihat anak muda yang punya idealisme merawat Danau Toba. Ini perlu kerja sama semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat Samosir, khususnya di sektor perumahan dan penataan permukiman.

"Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan," ujar Vandiko.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, mulai dari verifikasi data penerima manfaat hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.