Rico Waas: 255 SPPG di Medan Akan Dorong Gizi Anak, Kurangi Kemiskinan, dan Gerakkan Ekonomi Lokal

MEDAN -Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan kehadiran 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi di Kota Medan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengenai Kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (29/5/2026).

Menurut Rico Waas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan melalui keberadaan dapur-dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Warga Medan Sambut Antusias usai Rico Waas Kembalikan Layanan Cetak e-KTP ke Kecamatan

"Kita ingin anak-anak kita sehat dan mendapatkan gizi yang standar serta merata. Namun jangan lupa, pembangunan gizi ini ada dapurnya. Dapur ini belinya ke para pelaku usaha yang ada di sekitar dapur. Di sinilah ekosistem ekonomi lokal kita bangun," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 700.000 anak di 21 kecamatan di Kota Medan. Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 255 SPPG direncanakan beroperasi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.

"Di Kota Medan ditargetkan berdiri 255 SPPG untuk melayani sekitar 700.000 anak. Alhamdulillah saat ini sudah aktif 235 SPPG," ujarnya.

Selain meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi, keberadaan SPPG juga diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Setiap unit SPPG diperkirakan menyerap antara 47 hingga 50 tenaga kerja lokal, dengan prioritas bagi warga rentan yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

"Harapan kami, mohon ini menjadi perhatian bersama agar yang dipekerjakan adalah masyarakat di sekitar dapur SPPG tersebut. Dari yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang punya penghasilan tetap," tegas Rico Waas di hadapan ratusan pengelola SPPG dan pelaku usaha yang hadir.

Lebih lanjut, Rico Waas menginginkan seluruh dapur SPPG memprioritaskan pembelian bahan baku dari pelaku usaha lokal, seperti pedagang pasar, petani urban farming, peternak, hingga pengrajin di sekitar lokasi operasional. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di tingkat masyarakat.

Ia mengungkapkan kebutuhan pangan program MBG dalam skala besar sangat berpotensi menjadi pasar yang menjanjikan bagi pelaku usaha lokal. Kebutuhan beras untuk program tersebut mencapai sekitar 183 ton per minggu, sementara kebutuhan daging ayam mencapai 21 ton per minggu. Selain itu, permintaan terhadap tempe dan tahu juga tergolong tinggi.

"Saya ingin memberikan mereka akses untuk menyuplai kebutuhan SPPG. Kita ingin mendengar para pedagang kecil di pasar tersenyum dan berkata, 'Setiap hari ada yang membeli,'" tuturnya.

Meski demikian, Rico Waas mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan pangan dalam jumlah besar juga berpotensi memicu inflasi apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Badan Gizi Nasional (BGN), menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dari hulu hingga hilir guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Mau melihat masa depan Indonesia, lihat anak-anak kita sekarang. Berikan gizi, pendidikan, dan fasilitas terbaik, maka Indonesia masa depan akan maju luar biasa. Jika pengusaha kecil mendapat penghasilan yang baik dan anak-anak sehat, maka ekonomi kita akan sangat stabil," pungkasnya.