Rico Waas: 255 SPPG di Medan Akan Dorong Gizi Anak, Kurangi Kemiskinan, dan Gerakkan Ekonomi Lokal

MEDAN -Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan kehadiran 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi di Kota Medan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengenai Kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (29/5/2026).

Menurut Rico Waas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan melalui keberadaan dapur-dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Warga Medan Sambut Antusias usai Rico Waas Kembalikan Layanan Cetak e-KTP ke Kecamatan

"Kita ingin anak-anak kita sehat dan mendapatkan gizi yang standar serta merata. Namun jangan lupa, pembangunan gizi ini ada dapurnya. Dapur ini belinya ke para pelaku usaha yang ada di sekitar dapur. Di sinilah ekosistem ekonomi lokal kita bangun," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 700.000 anak di 21 kecamatan di Kota Medan. Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 255 SPPG direncanakan beroperasi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.

"Di Kota Medan ditargetkan berdiri 255 SPPG untuk melayani sekitar 700.000 anak. Alhamdulillah saat ini sudah aktif 235 SPPG," ujarnya.

Selain meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi, keberadaan SPPG juga diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Setiap unit SPPG diperkirakan menyerap antara 47 hingga 50 tenaga kerja lokal, dengan prioritas bagi warga rentan yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.