Cegah Sengketa Aset, Kantor Pertanahan P.Sidimpuan Periksa Lapangan Tanah Wakaf
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Suasana haru menyelimuti aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Nusantara (GEMATARA) bersama sejumlah ibu-ibu Bhayangkari di Kota Padangsidimpuan, Senin (4/5/2026).
Dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, para istri anggota polisi yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan SK, menyuarakan tuntutan keadilan di depan Kantor DPRD dan Polres Padangsidimpuan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini diikuti sekitar 20 orang massa, terdiri dari mahasiswa dan para Bhayangkari.
Mereka membawa spanduk serta satu unit mobil sound system, menyampaikan tuntutan tegas agar Saripah Hanum Lubis diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dan segera ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam orasinya, massa menilai kasus yang melibatkan 34 personel Polres Padangsidimpuan ini telah merugikan banyak pihak, khususnya keluarga anggota kepolisian.
Emosi pun tak terbendung, terlihat dari beberapa peserta aksi yang menangis saat menyampaikan aspirasi mereka.

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, yang menemui massa menyampaikan bahwa pihaknya telah memproses laporan yang masuk sesuai aturan.
Ia menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan, namun kasus tersebut telah ditindaklanjuti melalui Badan Kehormatan DPRD.
Senada, Ketua Fraksi PDIP Kota Padangsidimpuan Muhammad Fajar Dalimunthe juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi
Ia menegaskan bahwa partainya masih menunggu kepastian hukum sebelum mengambil langkah pemberhentian terhadap kader yang bersangkutan.
"Proses di tingkat pusat sudah berjalan. Kami tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum," ujarnya di hadapan massa.
Usai dari DPRD, massa melanjutkan aksi ke Polres Padangsidimpuan. Di lokasi tersebut, Kasat Reskrim AKP H. Naibaho menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap kasus ini, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Kami sudah melakukan proses penyidikan, dan untuk salah satu tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk perkembangan lainnya, kami akan memberikan SP2HP kepada korban," jelasnya.
Aksi yang berlangsung hingga siang hari itu berjalan aman dan kondusif di bawah pengamanan aparat gabungan dari Polres, Kodim 0201/Tapsel, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB.
Meski aksi telah usai, harapan para korban masih menggantung. Mereka menanti kejelasan hukum dan keadilan atas kasus yang telah mengguncang kehidupan keluarga mereka.
Tangis yang pecah di tengah aksi menjadi bukti bahwa persoalan ini bukan sekadar hukum, tetapi juga menyangkut rasa kepercayaan yang telah dikhianati. (JN-Irul)
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
terus dibangun. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., bersama para Pejabat Pengawas menghadiri kegiatan Ser
Daerah