DPRD Langkat dan Kejari Perkuat Sinergi, Teken MoU Penanganan Masalah Hukum

"Kerja sama ini menjadi upaya preventif agar setiap persoalan hukum, baik yang melibatkan lembaga maupun individu, dapat ditangani secara profesional, arif, dan bijaksana," katanya.

Sementara itu, Kajari Langkat, Asbach, menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam mendampingi pemerintah daerah.

"JPN akan memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi," jelasnya.

Selain itu, JPN juga menyediakan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), serta audit hukum (legal audit).

"Tindakan hukum lainnya meliputi negosiasi, mediasi, dan fasilitasi guna menyelamatkan serta memulihkan keuangan atau aset negara. Termasuk pula pencegahan tindak pidana korupsi serta pendampingan dalam pemulihan aset milik Sekretariat DPRD yang dikuasai pihak ketiga," tambah Asbach.

Melalui kerja sama ini, DPRD Langkat diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(jns)