DPRD Sumut Sahkan APBD 2026 Senilai Rp11,67 Triliun, Turun dari Tahun Sebelumnya

MEDAN -DPRD Sumatera Utara (Sumut) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp11,673 triliun lebih menjadi Peraturan Daerah (Perda). Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD TA 2025 yang mencapai Rp13,24 triliun lebih.

Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap R-APBD Sumut TA 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Sutarto, Ihwan Ritonga, dan Salman Alfarisi. Hadir pula Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, Jumat (28/11/2025), di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Seluruh fraksi di DPRD Sumut—yakni Fraksi Partai Golkar, PDIP, Gerindra, NasDem, PKS, Demokrat, PKB, Hanura, dan PAN menyatakan persetujuan melalui penyampaian pandangan akhir masing-masing, sehingga kesepakatan pengesahan dapat diambil.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera menyiapkan serta mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.

"Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang akan menjadi pedoman pelaksanaan anggaran di tahun mendatang," ujar Bobby.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Sumut pada 2026 diprioritaskan untuk memperkuat dinamika perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas sektor unggulan. Pemerintah menargetkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga Rp87,6 juta pada 2026.

Bobby optimistis kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan penguatan aktivitas ekonomi, kita menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5% hingga 5,93%, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 5,47% hingga 5,14%," katanya.

Menurutnya, kebijakan fiskal dan pembangunan daerah tidak hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat di Sumut.

Pada kesempatan itu, Bobby turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumut atas persetujuan bersama terhadap APBD 2026. Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan komitmen kolektif antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.