KUDUS| Jelajahnews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa redistribusi tanah harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan produktivitas.
Hal ini disampaikannya saat menyerahkan 20 sertipikat tanah wakaf dalam acara Buka Puasa Bersama di Pondok Pesantren Qudsiyyah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (08/03/2025).
“Isu utama dalam dunia pertanahan di Indonesia adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, kita harus melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat, tetapi redistribusi ini harus diimbangi dengan kapasitas dan kualitas yang mumpuni. Jangan sampai tanah yang diberikan malah tidak bisa produktif,” ujar Nusron Wahid.
Redistribusi Tanah merupakan bagian dari program Reforma Agraria yang bertujuan menciptakan pemerataan kepemilikan tanah, khususnya bagi masyarakat kecil.
Penyerahan sertipikat ini menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat, terutama bagi penerima tanah wakaf.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa urusan pertanahan tidak hanya terkait hukum, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan. “Problem tanah itu sama dengan problem umat manusia.
Karena itu, dalam mengurus tanah kita harus menggunakan hati, sebagaimana kita mengurus manusia. Hakikatnya, manusia diciptakan dari tanah,” katanya.
Ia juga mengajak para santri penerima sertipikat untuk memanfaatkan tanah secara produktif, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai peluang usaha.
“Saya keliling pesantren untuk menumbuhkan jiwa usaha di kalangan santri, terutama dalam sektor perkebunan, karena peluang ini sangat terbuka lebar,” tambahnya.
Pemberian sertipikat tanah wakaf ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi, serta memperkuat hak atas tanah sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, beserta jajaran. (JN- Tim)
