JAKARTA | Jelajahnews – Bencana hidrometeorologi yang semakin sering melanda Indonesia menegaskan urgensi perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Kamis (20/03/2025).
“Sekitar 96% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, demi memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa mitigasi risiko bencana harus menjadi bagian integral dalam perencanaan tata ruang agar tercipta kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menyoroti beberapa aspek penting dalam perencanaan tata ruang yang harus diperhatikan, seperti identifikasi kawasan rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Implementasi kebijakan tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana.
Namun, ia juga mengakui bahwa penerapan tata ruang berbasis mitigasi bencana menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, perlunya koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dorongan partisipasi masyarakat.
“Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban sangat diperlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana.
“ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB berfokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko. Keduanya harus saling melengkapi,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring.
Dengan meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pemerintah diharapkan semakin serius dalam mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam kebijakan tata ruang, guna melindungi masyarakat dan memastikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (JN- Tim)
