Menteri ATR/BPN Reforma Agraria Jawaban atas Ketimpangan Penguasaan Tanah

JAKARTA | Jelajahnews.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pembangunan nasional harus berkeadilan serta menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan semata-mata berorientasi pada investasi.

Baca Juga:

• Anak SD Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai di Paluta, Jembatan Tak Kunjung Dibangun

Hal tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu, (24/09/25).

"Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan masyarakat adat yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan.

Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah," kata Nusron.

Menurut dia, Reforma Agraria tidak hanya mencakup redistribusi lahan, tetapi juga penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah. Program ini dilaksanakan melalui dua tahapan integral, yakni penataan aset dan penataan akses.

"Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar," ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan skala besar.

Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, kata dia, akan ditata kembali agar dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Reforma Agraria.

Selain untuk pemerataan, tanah yang tidak produktif juga diarahkan mendukung agenda prioritas pemerintah.

"Tanah telantar bisa dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan perumahan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tutur Nusron.

Ia menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan solusi untuk mengatasi ketimpangan agraria sekaligus instrumen penting menuju pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Tujuan besarnya adalah demi menyejahterakan rakyat Indonesia," katanya menambahkan. (JN-TIM)