Andi menjelaskan, pendaftaran tanah ulayat merupakan sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Langkah ini memberi pengakuan formal sekaligus kepastian hukum agar aset masyarakat adat terlindungi dari konflik dan klaim pihak lain.
Baca Juga:
"Manfaatnya jelas, tanah ulayat tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga secara hukum negara. Nilainya bukan sekadar ekonomi, melainkan juga sosial, budaya, dan spiritual," tegasnya.
NTT Jadi Sasaran Utama
Provinsi NTT termasuk dalam delapan provinsi sasaran program tanah ulayat 2025. Di Kabupaten Manggarai, Masyarakat Hukum Adat Niang Todo di Desa Todo telah memiliki tanah ulayat seluas 2 hektare dengan status clear and clean.
Di Kabupaten Ngada, terdapat tiga masyarakat hukum adat dengan total lebih dari 113 hektare tanah siap didaftarkan, sedangkan di Kabupaten Nagekeo ada sembilan bidang tanah ulayat dengan luas hampir 196 hektare.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, menyambut baik program ini. Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar pemahaman masyarakat hukum adat semakin merata.
"Jangan berpikir program ini hanya untuk Kota Ruteng atau Todo. Nantinya akan diperluas ke wilayah lain, tergantung kesadaran masyarakat hukum adat," katanya.
Didukung Bank Dunia
Program pendaftaran tanah ulayat ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), hasil kerja sama ATR/BPN dengan Bank Dunia. Pada 2025, ILASPP dilaksanakan di delapan provinsi, termasuk TTS, Manggarai, dan Sumba Timur.
Selain sosialisasi, ATR/BPN juga menyerahkan 200 sertipikat hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Manggarai. Penyerahan dilakukan simbolis oleh Bupati Manggarai, didampingi Andi Tenri Abeng dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN NTT, Agung Sucahyono.
Kegiatan sosialisasi turut menghadirkan Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal, Setyo Anggraini, Program Manager Project Management Unit ILASPP, M. Sigit Widodo, serta Senior National Policy Manager-Landesa Indonesia, Rino Subagyo.
Selain itu, hadir juga Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa Kemendagri, Nitta Rosalin Marbun, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Pulau Flores yang mengikuti kegiatan secara daring. (JN-TIM)
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah
MEDAN Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tuma
Hukrim