Fraksi PDIP DPRD Medan Soroti RAPBD 2027, Desak Solusi Air Bersih hingga Evaluasi Kinerja OPD
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menegaskan akan tetap bersikap kritis dalam mengawal penggunaan anggaran dan kebijakan pembangunan yan
Politik
BANDUNG | Jelajahnews- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menekan tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Harison saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/08/25).
"Dari banyaknya aduan yang dikelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat atau mencari cara supaya masyarakat lebih mudah memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN," ujar Harison.
Menurutnya, salah satu strategi efektif ialah mengemas informasi dalam bentuk kampanye layanan yang sederhana dan mudah dipahami. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh kantor pertanahan.
"Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, dan tidak merasa dipersulit," kata Harison.
Ia menambahkan, komunikasi tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, kepercayaan, dan saling pengertian antara lembaga dan masyarakat.
"Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi bahkan ikut membela kita. Maka penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai," ucapnya.
Harison menyebut ada empat pilar komunikasi yang perlu diperkuat, yakni masyarakat sebagai penerima layanan; mitra strategis seperti NGO dan akademisi koordinasi antar instansi pemerintah serta media massa sebagai sarana edukasi dan kontrol publik.
"Kantor harus bisa 'berbicara' bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal sudah terasa ramah dan jelas, kepercayaan itu akan langsung tumbuh," tuturnya.
Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, turut menegaskan bahwa perbaikan komunikasi menjadi kunci peningkatan pelayanan.
"Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan terbentuk dari nilai yang dibawa pimpinan," katanya.
Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Adhi Maskawan, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Samudra Ivan Supratikno.
Hadir juga Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tegar Gallantry, para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. (JN-Tim)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menegaskan akan tetap bersikap kritis dalam mengawal penggunaan anggaran dan kebijakan pembangunan yan
Politik
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangkaian kegiatan edukatif bertajuk Spark Go To Campus di
Daerah
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan H. Iswanda Ramli, S.E. atau yang akrab disapa Nanda Ramli, menyoroti meningkatnya kasus Influenza Tipe
Politik
Suasana halaman Masjid Al Ikhlas di Jalan Raharja, Lingkungan 12, Pondok Batuan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, tampak be
Daerah
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang,
Daerah
Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Daerah
Seorang siswi kelas II sekolah dasar (SD) berinisial NAL (8) ditemukan meninggal dunia di belakang rumahnya di Kecamatan Bukit Malintang, Ka
Daerah
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kantor Wilayah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padang Sidempuan, Jumat (02/10/26).
Daerah
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya aksi nyata dari jajaran pengurus Majelis Pimpinan Daerah (MPD) Ikatan
Daerah
Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana merevitalisasi kawasan Taman Sri Deli secara bertahap mulai tahun 2026. Program ini menjadi bagian d
Daerah