Tak Bisa Tunjukkan Dokumen, Pekerjaan BTS di Sibolga Baru Dihentikan Warga
Aktivitas pemasangan peralatan di sebuah menara Base Transceiver Station (BTS) di Jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan S
Daerah
BANDUNG | Jelajahnews- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menekan tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Harison saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/08/25).
"Dari banyaknya aduan yang dikelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat atau mencari cara supaya masyarakat lebih mudah memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN," ujar Harison.
Menurutnya, salah satu strategi efektif ialah mengemas informasi dalam bentuk kampanye layanan yang sederhana dan mudah dipahami. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh kantor pertanahan.
"Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, dan tidak merasa dipersulit," kata Harison.
Ia menambahkan, komunikasi tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, kepercayaan, dan saling pengertian antara lembaga dan masyarakat.
"Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi bahkan ikut membela kita. Maka penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai," ucapnya.
Harison menyebut ada empat pilar komunikasi yang perlu diperkuat, yakni masyarakat sebagai penerima layanan; mitra strategis seperti NGO dan akademisi koordinasi antar instansi pemerintah serta media massa sebagai sarana edukasi dan kontrol publik.
"Kantor harus bisa 'berbicara' bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal sudah terasa ramah dan jelas, kepercayaan itu akan langsung tumbuh," tuturnya.
Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, turut menegaskan bahwa perbaikan komunikasi menjadi kunci peningkatan pelayanan.
"Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan terbentuk dari nilai yang dibawa pimpinan," katanya.
Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Adhi Maskawan, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Samudra Ivan Supratikno.
Hadir juga Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tegar Gallantry, para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. (JN-Tim)
Aktivitas pemasangan peralatan di sebuah menara Base Transceiver Station (BTS) di Jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan S
Daerah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong percepatan transformasi pelayanan pertanahan agar semakin profesiona
Daerah
Anggota DPRD Kota Medan, Andreas Pandapotan Purba, menggelar Reses VI Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan
Politik
Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Tumanggor, S. Sos menggelar kegiatan reses VI menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Palem Raya, Kecamatan
Politik
PT Agincourt Resources kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menyalurkan Beasiswa M
Daerah
Menjelang pelaksanaan Salat Jumat, suasana di Jalan Sudirman, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, tampak berbeda dari biasanya.
Daerah
Komitmen menghadirkan kepastian hukum bagi aset keagamaan terus diperkuat Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Upaya dugaan pengiriman narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Kota Tanjungbalai menuju Kota Padangsidimpuan berhasil digagalkan Satuan R
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Daerah
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Komplek Gr
Politik