Wamen ATR,Reforma Agraria Adalah Warisan Sejarah dan Strategi Masa Depan

JAKARTA| Jelajahnews.id -Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar kebijakan distribusi tanah, melainkan strategi pembangunan ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan saat membuka Webinar Nasional Diskusi Publik "Pelaksanaan Reforma Agraria: Lampau, Kini, dan Mendatang", Kamis (17/7).

"Reforma Agraria adalah warisan sejarah kita. Ini juga adalah amanah untuk menggapai masa depan. Bukan hanya tentang membagi tanah, tetapi tentang memperbaiki, membangun harapan, dan menciptakan keadilan yang berkelanjutan," ujar Wamen Ossy dalam sambutannya.

Baca Juga:

• Menteri ATR/BPN Tegaskan Tanah sebagai Fondasi Ketahanan Pangan di Hadapan BPK

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy memaparkan lima pandangan strategis mengenai arah kebijakan Reforma Agraria ke depan. Pertama, ia menyoroti tantangan demografis dan ekologis yang dihadapi Indonesia.

Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk dan konversi lahan akibat pembangunan serta krisis iklim menuntut pemahaman baru terhadap Reforma Agraria.

"Reforma Agraria tidak bisa lagi dipahami secara sempit hanya sebagai pembagian tanah. Ini harus menjadi strategi pengelolaan ruang hidup yang adil dan bijak," katanya.

Kedua, Wamen menekankan pentingnya model Reforma Agraria yang adaptif, responsif, dan inovatif.

Ia menyoroti perlunya skema partisipatif, pendekatan berbasis wilayah, integrasi lintas sektor, serta digitalisasi data spasial. Penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di semua tingkatan juga menjadi prioritas.

Terkait pelaksanaan Bank Tanah, Wamen Ossy menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan sosial.

Ia mengingatkan bahwa alokasi minimal 30 persen lahan Bank Tanah untuk Reforma Agraria harus dijalankan secara terukur dan akuntabel.

"Jangan sampai Reforma Agraria dianggap sebagai agenda sekunder. Ia harus tetap menjadi prioritas dalam strategi pembangunan nasional," tegasnya.

Ketiga, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral Reforma Agraria. Menurutnya, program ini tidak hanya menyangkut legalisasi aset, namun juga penguatan kapasitas penerima tanah.

"Sinergi dengan lembaga keuangan, koperasi, UMKM, dan dunia pendidikan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan penerima manfaat Reforma Agraria," katanya.

Wamen Ossy juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam mendorong Reforma Agraria.

"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama erat dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, perguruan tinggi, serta lembaga riset," ujarnya.

Webinar tersebut merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN.

Kepala BPSDM, Agustyarsyah, dalam sambutannya berharap diskusi publik ini dapat memperkuat pemahaman publik terhadap pelaksanaan Reforma Agraria, baik dalam aspek legalisasi aset maupun pemberdayaan masyarakat.

"Harapannya, pelaksanaan Reforma Agraria di masa mendatang dapat semakin baik seiring dinamika yang berkembang," katanya.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, antara lain Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Guru Besar Hukum Agraria UGM,Maria S.W. Sumardjono Ketua Persatuan Pensiunan Agraria dan Pertanahan,

Dan hadir juga Yuswanda A. Temenggung serta Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika. Diskusi dipandu oleh Dosen Hukum UGM, Nurhasan Ismail. (JN-Tim)