Kesper Sambut Baik Penggratisan Ongkos Pelajar di Medan, Terkait Regulasi Israel Minta Dilibatkan

MEDAN - Keluarga Besar Supir dan Pemilik Angkutan (Kesper) Sumatera Utara, Israel Situmeang menyambut baik wacana pemberlakuan ongkos gratis naik angkutan kota (Angkot) bagi pelajar di Medan. Namun kata Israel, Pemko Medan harus memberikan subsidi kepada pemilik dan supir angkot.

Hal itu disampaikan Israel Situmeang kepada wartawan, Kamis (10/9/2026) menyikapi rencana penggratisan ongkos bagi pelajar di Medan. "Sebelum diberlakukan, terkait regulasi penggratisan ongkos pelajar, Kesper harus dilibatkan," tegas Israel yang selalu vokal memperjuangkan nasib para supir dan pemilik angkutan umum itu.

Terkait wacana tersebut, Israel mengaku siap memberikan masukan kepada Pemko Medan.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Medan Tanamkan Nilai Pancasila Guna Mewujudkan Generasi Emas 2045

"Program ini cukup bagus, apalagi untuk membantu warga prasejahtera di Medan yang tentu supir Angkot juga tergolong warga prasejahtera," sebut Israel.

Menurut Israel, pihaknya para sopir dan pengelola angkot di Medan yang eksis melayani angkutan umum disebut Sudaco sejak 40 tahun lalu pantas mendapat subsidi. "Tentu subsidi itu harus jelas bagaimana teknisnya. Jika tidak pasti para supir protes dan rame rame ke kantor Wali Kota selaku pembuat regulasi," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki mendukung penuh pemberlakuan ongkos gratis bagi pelajar di Kota Medan. Untuk itu Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta supaya segera merumuskan regulasi pelaksanaannya.

"Pada dasarnya saya mendukung usulan ongkos gratis bagi pelajar di Medan. Apalagi sasarannya pelajar dari keluarga prasejahtera, terkhusus wilayah Medan Utara," sebut Hj Sri Rezeki

Disampaikan Sri Rezeki asal politisi PKS itu, pemberlakuan itu patut diberlakukan karena merupakan bagian dari bantuan untuk siswa prasejahtera. "Lagian di beberapa Kota di Indonesia sudah memberlakukan hal seperti itu. Demi keperluan warga prasejahtera patut kita dukung," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Rezeki berharap koleganya anggota DPRD Medan melalui alat kelengkapan di Komisi supaya dapat melakukan pembahasan dengan OPD terkait.

Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Bapeda Pemko Medan serta stakeholder lainnya Organda.

"Pembahasan bisa lintas komisi di DPRD Medan, karena membidangi Pendidikan Komisi II sedangkan membidangi Dinas Perhubungan dan masalah transportasi adalah Komisi IV," imbuhnya.

Disampaikan Sri Rezeki, pembahasan untuk mematangkan regulasi harus dilakukan. Sehingga pelaksanaanya dapat lebih matang dan betkekuatan hikum.

"Apalagi nantinya menggunakan alokasi APBD untuk subsidi kepada jasa angkutan. Program itu supaya dipastikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran," ungkapnya.

Seperti diketahui, Komisi II DPRD Medan pada saat rapat evaluasi triwulan bersama Dinas Pendidikan di ruang komisi II gedung dewan, Senin (7/9/2026).

Komisi II mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menggratiskan ongkos pelajar naik angkutan umum di Kota Medan. Dengan menggratiskan ongkos pelajar dinilai sebagai upaya bentuk dukungan peningkatan mutu pendidikan dengan membantu keluarga prasejahtera.

"Disdik supaya segera berkordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk menggratiskan ongkos pelajar di Kota Medan," pinta anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah pada saat rapat.