Selasa, 28 Juli 2026 WIB

Fraksi PDIP Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti PAD hingga Kinerja OPD

editor - Selasa, 07 Juli 2026 20:27 WIB
Fraksi PDIP Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti PAD hingga Kinerja OPD
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Roby Barus, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, Selasa (7/7/2026).

"Dengan penerapan tapping box, potensi kebocoran penerimaan pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Sejumlah kota lain telah menerapkannya. Lalu mengapa Kota Medan belum dapat melaksanakan hal yang sama," ujar Roby.

Menurutnya, alasan Pemerintah Kota Medan mengenai keterbatasan anggaran, beragamnya sistem kasir milik wajib pajak, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi belum dapat dijadikan alasan untuk menunda penerapan sistem tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Inspektorat Kota Medan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh OPD guna mencegah penyimpangan anggaran dan mengoptimalkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

"Dengan pengawasan yang lebih optimal, target PAD setiap tahun anggaran diharapkan dapat meningkat secara signifikan," katanya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan memperbaiki standar pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Roby, pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan memberikan kepastian hukum akan mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Evaluasi tersebut dinilai perlu mengingat rendahnya serapan anggaran, lambatnya pelaksanaan program, serta belum optimalnya koordinasi dalam penanganan keadaan darurat.

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru