Fraksi PDIP Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti PAD hingga Kinerja OPD

MEDAN -Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Meski memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah kritik, evaluasi, serta rekomendasi kepada Pemerintah Kota Medan terkait pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Pandangan fraksi tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Roby Barus, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, Selasa (7/7/2026). Rapat turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, serta jajaran pimpinan OPD Pemerintah Kota Medan.

Dalam penyampaiannya, Roby Barus mengawali pandangan fraksi dengan mengkritisi jawaban Wali Kota Medan atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya disampaikan. Menurutnya, sejumlah jawaban yang diberikan masih bersifat normatif dan belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan DPRD.

Baca Juga:

• Fraksi PDIP Setujui Ranperda APBD Medan 2026 Rp 6,9 Triliun, Soroti Penggelapan Pajak dan Pelayanan Kesehatan

Salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang meminta Pemerintah Kota Medan meningkatkan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi penerimaan PAD.

Menurut Roby, rekomendasi tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah yang berdampak pada belum tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi selama beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Medan yang masih menggunakan sistem self assessment atau sistem penghitungan pajak oleh wajib pajak sendiri dalam pemungutan pajak daerah.

Roby mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Medan yang belum menerapkan penggunaan tapping box, yakni perangkat elektronik yang digunakan untuk merekam transaksi secara otomatis sebagai alat pengawasan penerimaan pajak daerah.