Komisi IV DPRD Medan Jadwalkan Ulang RDP, Desak Dishub Hadiri Pembahasan Polemik Parkir di KIM

"Dishub Medan seharusnya hadir. Tidak boleh lari dari tanggung jawab dengan alasan bahwa polemik itu terjadi pada masa kepala dinas yang lama. Sebagai lembaga DPRD, kita memanggil perangkat kerja, bukan personal. Maka hadir saja dan jelaskan semuanya saat RDP. DPRD Medan merupakan lembaga resmi dan terhormat, sehingga setiap pemanggilan tentu memiliki dasar yang jelas," katanya.

Ia menambahkan, tujuan RDP bukan untuk mencari pihak yang benar ataupun salah, melainkan melakukan pendalaman terhadap persoalan yang berkembang agar diperoleh solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

Setelah pembahasan selesai, Komisi IV DPRD Medan berencana menyusun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian persoalan pengelolaan parkir di Kawasan Industri Medan.

Namun, Afri Rizki menilai ketidakhadiran Dishub justru menghambat proses penyelesaian masalah.

"Kalau Dishub tidak mau hadir dan tidak kooperatif, berarti Dishub Medan yang tidak ingin masalah ini selesai. Ada apa sehingga Dishub Medan bersikap seperti ini? Saya minta masalah ini harus segera diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Medan menggelar RDP pada Senin, 20 Juli 2026, guna membahas polemik retribusi parkir di Kawasan Industri Medan. Rapat yang dipimpin Muhammad Afri Rizki Lubis tersebut difokuskan pada dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.