Kesenjangan Medan Utara: perbaikan rumah tak layak huni, penyediaan air bersih, penanggulangan banjir rob, dan kawasan kumuh harus diprioritaskan.
Lingkungan hidup: pembangunan harus melibatkan RTH dan pengawasan ketat.
Sampah: basis data Wajib Retribusi Sampah (WRS) diperbarui. Fraksi juga mengusulkan subsidi retribusi permukiman dengan membebankan tarif lebih besar ke sektor industri dan komersial.
Eko bahkan menyoroti tunggakan retribusi sampah sebesar Rp1,8 miliar lebih di seluruh kecamatan hingga Juli 2025. "Kami minta wali kota tegas terhadap camat yang menunggak karena ini menyangkut PAD," tegasnya.
Fraksi Hanura-PKB menegaskan, dengan RPJMD ini, Pemko Medan harus memastikan pembangunan merata, layanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terjamin.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
Daerah
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah