MEDAN -Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mulai melakukan pembahasan perdana di gedung DPRD Medan, Senin (11/8/2025). Dalam rapat, terungkap kondisi memprihatinkan terkait minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Medan.
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, M. Mendrofa, menyampaikan bahwa dari total 77 hidran yang ada di Kota Medan, hanya 4 titik yang masih berfungsi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan pasokan air ketika terjadi kebakaran.
"Akibat kekurangan air, upaya pemadaman sering terlambat sehingga api cepat membesar," ujar Mendrofa.
Baca Juga:Ia juga menyoroti keterbatasan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Saat ini hanya ada 6 UPT, padahal idealnya Kota Medan membutuhkan 12 unit, dengan masing-masing UPT memiliki minimal 2 mobil pemadam.
"Minimnya fasilitas ini sangat berdampak terhadap buruknya pelayanan," tambahnya.
Mendengar paparan tersebut, Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, mengaku prihatin dan meminta perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Seluruh hidran harus diperbaiki dan dipelihara agar berfungsi maksimal. Begitu juga penambahan UPT dan mobil kebakaran harus menjadi prioritas," tegas politisi PKB itu.
Ia menambahkan, dalam pembahasan Ranperda, pihaknya akan melibatkan PDAM Tirtanadi dan PLN. "Dengan melibatkan semua stakeholder, Ranperda ini benar-benar bisa menjadi payung hukum yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.
Anggota Pansus lainnya, Jusuf Ginting, menilai kekurangan mobil pemadam kebakaran sangat tidak wajar. Ia membandingkan dengan fasilitas mobil dinas pejabat Pemko Medan yang dinilainya berlebihan.
"Mobil pejabat begitu mewah, sementara mobil pemadam sangat kurang. Seharusnya kebutuhan pemadam kebakaran dipenuhi sebagai prioritas," katanya.
Sedangkan Datuk Iskandar Muda dari PKS menekankan pentingnya perlindungan bagi petugas pemadam.
"Mereka adalah pahlawan yang mempertaruhkan nyawa. Semua petugas harus mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan asuransi yang layak," tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus, Edwin Sugesti Nasution, dan dihadiri anggota Lailatul Badri, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, serta Zulfansyah.
Turut hadir perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Pemko Medan, serta Kementerian Hukum.
Sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang melaju santai di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Batunadua Julu, ternyata menyimpan "m
Daerah
Niat mengantar paket demi mendapatkan upah, seorang pria di Kecamatan Halongonan justru harus berurusan dengan aparat penegak hukum.
Daerah
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, memberi sinyal kuat perlunya evaluasi terhadap kinerja pengurus harian Lembaga Pengembangan Tilawatil
Daerah
Tiga CPNS Kantah P.Sidimpuan Resmi Jadi PNS, Siap Perkuat Pelayanan PertanahanadsenseP.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Tiga Calon Pegawai Neg
Daerah
PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonom
Daerah
Sidang perdana perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 218/Pdt.G/2026/PN Lbp yang diajukan MS (72) terhadap Yayasan Medistra Lubuk Pakam
Hukrim
Momentum serah terima jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menjadi titik awal pengua
Daerah
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia y
Daerah
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mendukung kebangkitan sepak bola Kota Medan melalui pembinaan usia
Daerah
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan membekuk dua pria yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana narkotika deng
Daerah