JAKARTA| Jelajahnews – Kebakaran yang terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jakarta, tidak akan mengganggu operasional kementerian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis, dalam keterangannya di acara Sindo Sore yang disiarkan langsung pada Minggu (09/02/2025).
“Sampai saat ini, secara fungsi tidak ada yang terganggu. Kita tetap bisa melayani masyarakat, karena yang terbakar hanya sebagian kecil dari ruangan administrasi di Biro Humas,” ujar Harison Mocodompis, saat dikonfirmasi mengenai kebakaran yang terjadi di ruang Biro Humas pada Sabtu (08/02/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.
Kebakaran Tidak Berdampak pada Data dan Layanan Publik
Harison menjelaskan bahwa kebakaran tersebut hanya mengakibatkan kerusakan sekitar 20% dari keseluruhan area ruangan. Oleh karena itu, dampaknya terhadap tugas dan fungsi kementerian sangat minim.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh layanan pertanahan tetap berjalan normal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terganggunya proses administrasi di Kementerian ATR/BPN.
Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan bahwa kebakaran ini berkaitan dengan isu pagar laut yang sedang mencuat.
“Jadi kalau misalnya ada spekulasi yang mengaitkan kebakaran ini dengan kasus pagar laut yang sedang marak, atau ada yang bertanya apakah ada dokumen penting yang terbakar, bisa saya pastikan bahwa tidak ada data atau file terkait perkara di ruangan tersebut,” tegas Harison Mocodompis.
Tidak Ada Korban, Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki
Dalam insiden kebakaran ini, tidak terdapat korban jiwa. Namun, penyelidikan terkait penyebab kebakaran masih berlangsung. Pada Minggu siang (09/02/2025), Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah memimpin langsung proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan sumber kebakaran.
Harison mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak valid serta menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak termakan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Mari kita tunggu hasil penelitian dari teman-teman Puslabfor Polri,” pungkasnya.
Meskipun mengalami musibah, Kementerian ATR/BPN memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan normal dan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. (JN- P.Harahap)
