Tiga Kali Disurati, Pembangunan Ruko di Sei Agul Medan Diduga Kembali Berjalan Tanpa PBG

MEDAN - Aktivitas pembangunan rumah toko (ruko) dua lantai di Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, kembali menjadi sorotan setelah diduga masih berlangsung tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan mengaku telah menerbitkan tiga surat peringatan serta mengirimkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan keterangan petugas Dinas Perkimcikataru Kota Medan yang diperoleh awak media, lokasi pembangunan tersebut telah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor 600.1.15.2/16407 tertanggal 30 Oktober 2025 atas nama Tjendra Jaya Kuswari, S.E., dengan peruntukan rumah deret.

Namun, keberadaan KRK tidak serta-merta menggantikan kewajiban pemilik bangunan untuk memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dokumen tersebut memiliki fungsi berbeda dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan bangunan gedung.

Baca Juga:

• Audiensi Sertipikasi Ruko Jalan Thamrin, Kantah P.Sidimpuan Dorong Kepastian Hukum bagi Ahli Waris

Kepala Bidang Penindakan Perkimcikataru Kota Medan, Dicky, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan administratif terhadap bangunan tersebut. Langkah itu dimulai dengan penerbitan Surat Peringatan (SP) I Nomor 600.1.15.2/SP-0330 tertanggal 3 Februari 2026.

Selanjutnya, Perkimcikataru menerbitkan SP II Nomor 600.1.15.2/SP-0644 pada 19 Februari 2026 dan SP III Nomor 600.1.15.2/SP-0733 pada 23 Februari 2026.

Tidak berhenti pada penerbitan tiga surat peringatan, instansi tersebut juga mengirimkan surat hasil monitoring dan evaluasi kepada Satpol PP Kota Medan. Surat dengan Nomor 600.1.15.2/SP-0883 itu diterbitkan pada 4 Maret 2026 sebagai tindak lanjut penanganan bangunan yang diduga belum memiliki PBG.

"Kita menunggu penindakan dari Satpol PP Kota Medan. Kabarnya telah melakukan penjadwalan untuk penindakan terhadap bangunan tersebut pada tanggal 13 Maret 2026 dengan hasil pembongkaran dilaksanakan karena diketahui bangunan tanpa PBG," ujar Dicky.

Dicky mengaku terkejut setelah menerima informasi bahwa aktivitas pembangunan ruko tersebut kembali berlangsung. Menurut informasi yang diterimanya, pemilik bangunan hingga saat ini belum dapat menunjukkan dokumen PBG di lokasi pembangunan.

Berdasarkan pantauan awak media pada Kamis (12/11/2026), aktivitas pembangunan masih terlihat berlangsung. Awak media juga tidak menemukan papan informasi PBG yang lazim dipasang sebagai penanda persetujuan bangunan pada lokasi tersebut. Meski demikian, ketiadaan papan informasi di lokasi perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui dokumen perizinan resmi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan penanganan yang sebelumnya telah dikoordinasikan antara Perkimcikataru dan Satpol PP. Terlebih, tiga surat peringatan dan surat hasil monitoring serta evaluasi telah diterbitkan untuk mendorong tindak lanjut terhadap bangunan tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, turut menyoroti persoalan itu. Saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026), politikus Partai NasDem tersebut mengatakan bahwa keberadaan bangunan itu sebelumnya telah dilaporkan.

"Jika benar pemilik bangunan kembali melanjutkan pembangunan meski sudah lama dilaporkan karena hasil pemeriksaan Dinas Perkimcikataru Medan belum memiliki izin, artinya telah melanggar ketentuan yang berlaku. Segera dilakukan penindakan tegas. Jangan tebang pilih," tegas Antonius.

Ia meminta instansi terkait tidak hanya menerbitkan surat peringatan, tetapi juga memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pemilik bangunan belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini disusun. Mandor bangunan sebelumnya mengaku petugas Satpol PP pernah mendatangi lokasi, mengambil foto bangunan, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Keterangan itu masih memerlukan konfirmasi dari pihak Satpol PP.

Hingga kini, kepastian mengenai status PBG, perkembangan penindakan, dan alasan aktivitas pembangunan kembali berlangsung masih perlu diperjelas. Konfirmasi dari pemilik bangunan, Perkimcikataru, dan Satpol PP penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai penanganan persoalan tersebut.(**)